PROLIFIK.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih banyak ‘tikus’ di industri komoditas mineral nikel di Tanah Air, terutama ketika harga komoditas tengah membubung tinggi seperti saat ini. Oleh karena itu, menurutnya ‘tikus’ di industri ini harus diberantas.
Seperti diketahui, harga nikel dunia secara tak terduga melesat hingga US$ 56.000 per ton kemarin malam, Senin (07/03/2022). Ini merupakan rekor harga tertinggi sepanjang masa. Kemarin, harga nikel ditutup di US$ 50.300 per ton, naik 73,93 persen dibandingkan posisi sebelumnya.
“Dengan harga mineral yang tinggi, nikel juga, luar biasa itu di sana menurut kami masih banyak ‘tikus’-nya, harus kita berantas,”ungkapnya dalam acara ‘Launching Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA)’, Selasa (08/3/2022).
‘Tikus’ yang dimaksudnya di sini yaitu sejumlah pihak yang melakukan korupsi, terutama dari sisi penerimaan negara.
Oleh karena itu, guna mencegah bertebarannya ‘tikus-tikus’ ini, maka pemerintah membuat sistem pengawasan lebih baik, sehingga tindak korupsi bisa dicegah. Menurutnya, tindakan pencegahan lebih baik dibandingkan tindakan tangkap tangan.
“Lebih bagus buat pencegahan daripada tangkap tangan. Tangkap tangan itu angka kecilnya triliunan rupiah yang bisa mendisplinkan bangsa ini,”ujarnya.
Sistem pengawasan yang baru saja diluncurkan pemerintah yaitu Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) berbasis teknologi digital.
Menurutnya, sistem ini mampu membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari komoditas mineral dan batu bara (minerba), terutama dengan harga yang tengah melonjak saat ini.
“Dengan SIMBARA ini, akan sangat baik dan apresiasi banget dan masukkan batu bara dan segera masuk mineral lain seperti nikel. Ini akan membantu pundi-pundi Kemenkeu,”ucapnya.
Dia mengatakan, saat ini tahap awal yang dibutuhkan koordinasi antar instansi dalam proses perizinan dari hulu sampai hilir. Data nomor transaksi PNBP dan hasil verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah data pokok yang akan digunakan sebagai verifikasi untuk izin ekspor, mulai dari penerbitan surveyor, penerbitan pemberitahuan ekspor barang, dan surat persetujuan berlayar.
“Saya memahami fase 1,2,3 yang sudah 100 persen baru awal integrasi data. Masih banyak anomali dan iregularitas dari data mentah yang masuk dari berbagai Kementerian/Lembaga yang tadinya belum terintegrasi. Dan saat integrasi ini akan mulai kita bersihkan data-data ini. Dan ini saya kira akan banyak penerimaan dan akan tindak tegas orang-orang yang bermain di sini,”bebernya.
Luhut pun tak segan mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut ambil bagian dalam hal tindakan pencegahan korupsi.
“Saya mohon Ketua KPK di sinilah bermain, tindakan pencegahan, jangan biarkan lagi orang hidup dalam ketidakaturan. Dengan sistem ini akan lebih teratur ke depan dan membawa RI jadi lebih baik,”tuturnya.
“Masih banyak di dalam ini ‘tikus-tikus’ yang perlu kita selesaikan karena tidak boleh sistem ini dilanggar dan kalau ada pelanggaran, sistem itu harus ditindak,” tandasnya. ***
Sumber: cnbc indonesia.com
Hits: 15
