PROLIFIK.ID – Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Kabupaten Morowali tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi dan pemilihan kepengurusan baru, tetapi juga melahirkan gagasan strategis terkait penguatan regulasi bagi pengusaha lokal di tengah derasnya arus investasi di daerah.
Dalam forum yang berlangsung di Bungku, Jumat (5/6/2026) malam itu, peserta Musda menetapkan Syam’un atau yang akrab disapa Elly sebagai Ketua HIPKA Morowali. Di bawah kepemimpinan baru tersebut, HIPKA diharapkan menjadi ruang kolaborasi pengusaha yang mampu memperjuangkan kepentingan usaha lokal secara lebih konkret dan terstruktur.
Salah satu isu utama yang mengemuka dalam Musda yakni pentingnya regulasi daerah yang berpihak kepada pengusaha lokal. Peserta forum menilai bahwa pertumbuhan investasi besar-besaran di Morowali harus diikuti dengan kebijakan yang memberikan ruang bagi pelaku usaha daerah untuk terlibat langsung dalam rantai industri.
Menurut peserta Musda, selama ini banyak pengusaha lokal masih berada pada posisi pelengkap dan belum memperoleh kesempatan yang seimbang dalam kerja sama industri berskala besar. Karena itu, diperlukan dorongan kuat terhadap Peraturan Daerah (Perda) maupun regulasi teknis yang mewajibkan perusahaan besar dan investor asing bermitra dengan pengusaha lokal.
Ketua HIPKA Morowali terpilih, Syam’un, menegaskan bahwa kolaborasi antara investor dan pelaku usaha daerah harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Morowali saat ini menjadi salah satu tujuan investasi terbesar di Indonesia. Pengusaha lokal tidak boleh hanya menjadi penonton. Harus ada regulasi yang membuka ruang kemitraan dan keterlibatan nyata bagi pengusaha daerah,” ujarnya.
Ia menilai bahwa pengusaha lokal sebenarnya memiliki potensi besar untuk berkembang, namun membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat agar mampu bersaing secara profesional. Menurutnya, melalui asosiasi seperti HIPKA, para pengusaha dapat melakukan konsolidasi dan peningkatan standar manajemen usaha agar mampu memenuhi kebutuhan industri nasional maupun internasional.
Selain mendorong regulasi kemitraan, HIPKA Morowali juga menilai pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas pengusaha lokal. Hal tersebut mencakup pembinaan usaha, pelatihan manajemen, sertifikasi, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia agar pelaku usaha daerah mampu mengikuti standar industri modern.
Forum Musda juga menyoroti pentingnya akses permodalan bagi pengusaha lokal. Banyak pelaku usaha dinilai masih mengalami keterbatasan modal dalam memperluas usaha maupun memenuhi kebutuhan kerja sama industri skala besar. Karena itu, HIPKA mendorong terbentuknya kemitraan yang lebih aktif antara pengusaha lokal dan sektor perbankan.
Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, pengusaha daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha serta memiliki kemampuan lebih besar untuk bersaing di tengah pertumbuhan industri yang semakin pesat di Morowali.
Selain itu, peserta Musda menilai bahwa pengusaha lokal tidak bisa bergerak sendiri-sendiri secara parsial. Diperlukan wadah kolaborasi yang mampu memperkuat jaringan usaha, menyatukan kepentingan, serta membangun sinergi antar pelaku usaha daerah.
HIPKA Morowali pun diharapkan menjadi organisasi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi hadir sebagai motor penggerak ekonomi berbasis kolaborasi dan advokasi kebijakan. Organisasi tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi aktif dengan pemerintah daerah, investor, maupun lembaga keuangan untuk memperjuangkan kepentingan pengusaha lokal.Musda HIPKA Morowali akhirnya menjadi momentum penting dalam mempertegas arah organisasi ke depan, yakni memperjuangkan ekosistem usaha yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan melalui penguatan regulasi daerah serta kolaborasi antarpelaku usaha. ***
Hits: 18
