PROLIFIK.ID – Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam acara pemberian penghargaan capaian realisasi investasi 2021 untuk kepala daerah, Rabu (16/2/2022) di Ruang Nusantara Kantor Kementerian Investasi, menegaskan Pemerintah akan terus menggenjot pemerataan investasi antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.
Hal itu ia ungkapkan karena melihat di tahun 2021, realisasi investasi di luar Pulau Jawa berhasil unggul dengan jumlah Rp 468,2 Triliun atau sebesar 52 persen, dibanding Pulau Jawa yang menutup realisasi sebesar Rp 432,8 Triliun atau 48 persen dari total realisasi investasi.
Terhitung sejak pihaknya masuk di Kementerian Investasi kuartal ketiga pada tahun 2020 sampai dengan sekarang, investasi di luar Pulau Jawa lebih tinggi. Investasi tersebut bahkan sudah mendorong kepada pembangunan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadinya deindustrialisasi.
“Saya sejak masuk (di Kementerian Investasi dan BKPM) saya pengen untuk membangun Indonesia itu mohon maaf, tidak hanya fokus pada suatu pulau. Tapi saya pengen membangun Indonesia dengan membangun sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Aceh sampai Papua. Itulah esensi dari apa yang dimaksud Bapak Presiden,”jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, instrument kesejahteraan banyak variabelnya, salah satu diantaranya investasi. Data menunjukan sejak Indonesia merdeka, investasi di luar Pulau Jawa sampai dengan tahun 2020 kuartal ketiga selalu dibawah Pulau Jawa. Yang artinya selama ini Pulau Jawa investasinya lebih tinggi dibandingkan dengan luar Pulau Jawa .
“Tapi, apakah kemudian saudara-saudara kita di Pulau Jawa yang salah? Tidak. Karena memang syarat utama pembangunan investasi adalah infrastruktur yang memadai,”tegas Bahlil.
Menurutnya infrastruktur di Jawa jauh lebih memadai, Sumber Daya Manusia (SDM) lebih bagus, biaya ekonominya jauh lebih kompetitif. Hal itu pula yang menjadikan pada lima tahun kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla sangat mengutamakan pembangunan infrastruktur di luar Jawa sebagai instrument pemerataan ekonomi lewat instrument investasi. Maka tidak heran, pada kuartal ketiga sampai saat ini investasi di luar Pulau Jawa lebih besar dibandingkan dengan Pulau Jawa sendiri.
“Ini kita maksud, bagaimana menerobos kawasan-kawasan ekonomi baru agar mengurangi ketimpangan terhadap pembangunan pada wilayah-wilayah di Indonesia,”jelasnya lagi.
Di sisi lain, pihaknya tidak lupa mendukung anak daerah untuk terlibat dalam praktek investasi dengan jalan kolaborasi antara investor yang masuk di suatu daerah. Tujuannya, agar anak daerah tidak selalu dijadikan objek melainkan keberadaan mereka di wilayahnya dimanfaatkan untuk menjadi tuan di negerinya sendiri untuk sama-sama memanfaatkan seluruh Sumber Daya Alam (SDA) yang ada.
“Nah terkait hal itu, saya baru mendatangani Peraturan Menteri (Permen) terkait kolaborasi. Memang jujur saja, ini perjuangannya tidak gampang. Wah luar biasa sekali,”tutur dia.
Sebagai contoh, PT. Lotte Chemical Indonesia di Cilegon. Pabrik tersebut sempat mangkrak selama enam tahun, namun setelah ia tangani, persoalannya sudah selesai. Saat ini jumlah investasi pabrik itu senilai Rp 60 Triliun. Bahlil telah meminta kepada investornya yang berasal dari Korea agar wajib berkolaborasi dengan pengusaha yang ada di Cilegon.
“Dia (pengusahanya) harus tinggal di daerah setempat, bukan anak daerah tapi tinggal di Jakarta,”beber dia.
Menurutnya, ‘kue ekonomi’ tidak bisa hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. Presiden RI, Joko Widodo memerintahkan kepada Kementerian Investasi untuk membagi dan mengarahkan agar terjadi pemerataan dengan cara kolaborasi dengan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM). Meski demikian, ia mengakui hal itu tidak mudah sebab wilayah lainnya seperti di Kalimantan Tengah proses kolaborasi yang ia maksud masih morat-marit.
“Investor harus didorong untuk memberikan bagian untuk teman-teman di daerah,”tutup Bahlil.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo dalam video singkat yang diputar disela-sela acara itu menuturkan bahwa Pemerintah bekerja keras untuk mengundang investasi dari dalam maupun luar negeri juga menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memperbaiki ekosistem investasi termaksud perbaikan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) dalam rangka membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, yang berkualitas bagi seluruh warga Negara Indonesia. ***
Hits: 6
