Pengalihan Penerima Beasiswa Morowali ke Program Berani Cerdas, Bukan Solusi Berkeadilan
PROLIFIK.ID — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Morowali menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait penyaluran program beasiswa daerah tahun 2025 yang kembali menuai polemik. Alih-alih memperbaiki sistem agar lebih efektif dan tepat sasaran, pemerintah justru mengalihkan 718 calon penerima beasiswa gelombang 3 ke program “Berani Cerdas”, sebuah langkah yang dinilai tidak relevan dan tidak menjawab persoalan utama.
Pengalihan tersebut bukan solusi, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak mahasiswa Morowali yang telah memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa daerah. Program “Berani Cerdas” tidak memiliki bentuk, nilai, maupun sumber pembiayaan yang sepadan dengan beasiswa daerah yang semestinya dibayarkan melalui APBD.
“Pemerintah daerah tidak bisa berlindung di balik alasan kuota penuh. 718 mahasiswa itu bukan angka, tetapi harapan dan masa depan generasi Morowali yang semestinya menjadi prioritas. Pengalihan ke program lain justru menunjukkan ketidaktegasan pemerintah dalam menunaikan tanggung jawabnya,” tegas Hidayatullah Ariflan, Ketua Umum HMI Cabang Morowali.
HMI menilai, Dinas Pendidikan Morowali telah gagal dalam manajemen dan perencanaan program beasiswa daerah. Ketidaktepatan jadwal pendaftaran, keterlambatan dalam proses administrasi, serta kurangnya transparansi dalam seleksi penerima menunjukkan lemahnya tata kelola dan minimnya komitmen terhadap dunia pendidikan.
Selain itu, besaran beasiswa sebesar Rp12 juta yang dijanjikan juga harus dievaluasi secara menyeluruh, baik dalam aspek pemerataan maupun kesesuaian dengan kebutuhan riil mahasiswa di berbagai jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah jangan sekadar menonjolkan angka besar di publik, sementara pelaksanaannya tidak adil dan tidak merata.
HMI Cabang Morowali menegaskan bahwa program beasiswa daerah bukan sekadar formalitas politik, tetapi amanah moral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di tingkat daerah. Karena itu, segala bentuk ketidaktegasan, keterlambatan, dan pengalihan tanggung jawab merupakan bukti kegagalan dalam menjalankan visi pendidikan yang berkeadilan.
“Kami mendesak Bupati Morowali untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program beasiswa ini , mulai dari perencanaan, sistem seleksi, transparansi data, hingga tanggung jawab pembayaran terhadap seluruh mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima. Pemerintah harus hadir dan menepati janji, bukan mencari jalan pintas, “tambah Hidayatullah”.
Sebagai organisasi kader umat dan bangsa, HMI Cabang Morowali ungkapnya, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan, agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat dan generasi muda Morowali. ***
Hits: 218
