PROLIFIK.ID – Saat ini masyarakat Morowali, Sulawesi Tengah diresahkan dengan beredarnya dokumen digital soal terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Bungku Tengah yang notabene adalah Ibu Kota dari Kabupaten Morowali itu sendiri.
Persoalan itu kemudian disuarakan oleh Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali (IP2MM) di Kota Palu. Senin (19/6/2023) di Kantor Gubernur Sulteng, puluhan mahasiswa Morowali di Kota Palu, menggelar aksi demonstrasi menuntut dikeluarkannya IUP tersebut.
“Data yang kami peroleh dari salah media online, saat ini sudah ada 10 perusahaan raksasa yang masuk dan beroperasi di tanah Morowali,”ujar Ketua IP2MM Kota Palu, Taufik Tamauka.
Aktivitas industri yang sudah dilakukan di Kabupaten Morowali bagi dia sudah memberikan dampak secara ekonomi, akan tetapi dampak negatif dari aktivitas pertambangan di daerah itu kian dirasakan oleh warga.
“Masyarakat Morowali khususnya yang berada di wilayah pertambangan dihantui ketakutan akan anjir bandang, kemacetan, tanah longsor, pecemaran lingkungan, serta konflik sosial,”ungkapnya.
“Aktivitas pertambangan besar-besaran menjadi bom waktu untuk Kabupaten Morowali,”katanya lagi.
Belum lagi, Kabupaten Morowali saat ini semakin terancam dengan dikeluarkanya IUP di Kawasan Kecamatan Bungku Tengah. Bila dilakukan di Bungku Tengah, maka seluruh wilayah Kabupaten Morowali telah rusak dan tidak ada lagi tempat untuk berlindung.
“Karena semua wilayah telah diolah menjadi kawasan industri. Kecamatan Bungku Tengah merupakan Ibu Kota Morowali, dan juga merupakan pusat administrasi kabupaten,”tegas Taufik.
Sementara itu, Korlap, Rizky Akbar menyampaikan Morowali hari ini menjadi salah satu tiang perekonomian nasional dengan menjadi kabupaten terkaya di Indonesia karena pesatnya industri yang ada.
“Tetapi sangat disayangkan. Justru banyak masalah-masalah yang muncul akibat investasi. Tentu hal ini tidak akan kami biarkan. Kami menolak tegas segala aktivitas pertambangan di Bungku Tengah dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang digunakan oleh perusahaan di Morowali,”tandas Rizky.
Sementara itu Kepala Dinas Rachmansyah Ismail yang hadir di tengah-tengah demonstran memberikan rekomendasi yang isinya mendukung aspirasi mahasiswa untuk menolak IUP OP PT Mineral Morowali Indonesia (MMI) selaku pemegang IUP Operasi Komoditas Mineral Logam sesuai keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep.0262/DESDM/2014.
Dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Lokasi IUP OP PT MMI berdekatan dengan kawasan pemukiman yaitu Desa Bahomohoni dan Desa Matano, Kecamatan Bungku Tengah kurang lebih 11 kilometer.
2. Bahwa bilamana IUP OP PT MMI beroperasi dikhawatirkan mengancam kawasan pemukiman desa/kota serta kawasan perkantoran di Bungku Tengah karena berpotensinya terjadinya dampak lingkungan banjir, longsor, erosi, polusi dan dampak sosial.
Para demonstrasi menyambut baik respon Pemerintah Provinsi. Namun berharap kesepakatan tersebut tidak hanya sebatas surat, melainkan dengan tindakan. Agar ESDM Provinsi Sulteng segera mencabut IUP.
“Harapannya bukan hanya sebatas surat yang keluar, tetapi dapat langsung dieksekusi oleh pihak ESDM agar segera mencabut IUP PT MMI yang ada di Kecamatan Bungku Tengah,”tutup Rizky. ***
Hits: 431
