PROLIFIK.ID – Aksi demonstrasi menentang kenaikan tunjangan DPR RI dilakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Aksi yang sebelumnya difokuskan di Gedung Parlemen DPR RI, malah makin meluas di ke tempat lain bahkan di daerah lain. Pendemo yang tidak hanya terdiri dari kalangan mahasiswa itu, makin beringas diantaranya merusak fasilitas umum dan melakukan aksi penjarahan ke sejumlah rumah pejabat.
Pengamat Kebijakan Publik, Prof Slamet Riadi Cante, Senin (1/9/2025) mengungkapkan momentum unjuk rasa tersebut harus menjadi momentum birokrasi pemerintah untuk mengevaluasi Kembali kebijakan publik.
“Karena kebijakan publik yang telah ditetapkan cenderung tidak memiliki nilai keberpihakan terhadap masyarakat,”ujar Prof Slamet.
Ia menyoroti kenaikan tunjangan anggota DPR RI tidak sesuai dengan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini. Di mana tunjangan anggota DPR RI naik, di sisi lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga dinaikkan.
“Idealnya dengan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat kenaikkan pajak dapat dipertimbagkan,”kata Prof Slamet yang juga merupakan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako (Untad) Palu ini.
Namun demikian, lanjutnya, ia juga berharap agar aspirasi yang disampaikan oleh elemen masyarakat, tidak anarkis dan pihak keamanan juga tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa.
“Sebaliknya, pendekatan humanis yang lebih tepat dikedepankan,”ujarnya lagi. ***
Hits: 19
