PROLIFIK.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Morowali mengikuti rapat koordinasi rakor penyelenggaraan pemerintahan daerah secara virtual yang dibuka langsung Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) via virtual, Senin (17/3/2025).
Hadir pada rapor itu atas nama Bupati Morowali, Wakil Bupati (Wabub) Iriani Ilyas bersama Inspektur Morowali, Afridin, Kaban Bappelitbangda, Hasyim Asep, Kabag Hukum, Bahdib Bait serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Aula Kantor Bappelitbangda Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah.
Rakor juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria pertahanan pemerintah dalam negeri kehutanan transmigrasi dan informasi geospasial, serta pemeriksaan kesehatan gratis dan implementasi pembangunan 3 juta rumah.
Membuka kegiatan rakor tersebut, Mendagri Tito karnavian mengatakan penandatanganan nota kesepahaman itu sangat penting sebagai bentuk kepastian terkait masalah Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW dan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR).
“Kita harapkan RTRW dan RDTR semua daerah bisa diselesaikan,”ujar Tito.
Dia menegaskan, RTRW dan RDTR sangat krusial karena mengatur tentang posisi ruang hijau ruang pemukiman, ruang komersial dan ruang transmigrasi.
“Kalau tidak ada RTRW dan RDTR maka otomatis nanti adanya kepastian di dunia usaha dan juga program pemerintah karena itu perlu adanya perizinan online,”tutupnya.
Diketahui rakor penyelenggaraan pemerintah daerah ini juga diikuti secara virtual oleh seluruh kepala daerah mulai dari Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se-Indonesia dipusatkan di Sasana Bakti Kemendagri. ***
Hits: 101
