PROLIFIK.ID – Untuk kesekian kalinya, puluhan warga Desa Laroue, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali melakukan aksi demonstrasi di depan KantorDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPMDP3A) Kabupaten Morowali, Senin (20/5/2024).
Dalam tuntutannya, warga menginginkan agar Kades Laroue segera diberhentikan dari jabatannya karena dianggap melanggar sumpah jabatan dengan melakukan tindakan semena-mena terhadap masyarakatnya.
“Kades Laroue secara diam-diam sudah bersekongkol dengan perusahaan karena tanpa sepengetahuan kami alat berat sudah masuk, dan sudah membebaskan lahan 20 hektare dengan nilai Rp 5 miliar dan dananya tidak diketahui masyarakat,”ujar koordinator aksi lapangan, Darson.
Warga menginginkan agar Kades Laroue, segera turun dari jabatannya. Upaya mereka untuk menolak tambang batu gamping masuk ke wilayah mereka sia-sia karena gerakan Kades.
“Dulu waktu sebelum terpilih dia janji tidak akan memasukkan tambang, tapi setelah terpilih malah sebaliknya. Dan saat warga tanya, dia jawab, itukan dulu waktu belum terpilih. Sekarang sudah terpilih lain lagi,”cerita Darson lagi.
Masuknya alat berat bukan keinginan warga. Sekitar 400 petisi warga untuk menolak masuknya alat berat tambang susah dilakukan, hasilnya kades tetap ingin jalan sendirian tanpa dukungan mayoritas warga sekitar.
“Makannya kami melakukan aksi demonstrasi karena kami merasa kades sudah menyalahi jabatannya. Kami tidak ingin dia menyalahi wewenangnya lagi,”ucapnya lagi.
Pihaknya menolak keras hadirnya tambang di Desa Laroue karena mereka yakin hanya akan mendatangkan bencana alam, terutama banjir bandang. Desa Laroue diapit gunung sedangkan warga sejak dulu berdiam di bawah pegunungan itu.
“Ada empat sungai di desa, itu akan terdampak. Bisa jadi akan meluap seperti yang terjadi di Desa Lahuafu,”katanya.
Demonstrasi itu sempat ricuh. Dijelaskan Darson, itu dipicu karena pernyataan Kadis PMDP3A yang mengatakan pendemo yang datang wajahnya itu-itu saja bukan orang-orang yang memilih Kades pada saat pemilihan.
“Faktanya banyak massa aksi. Ada orang-orang yang mendukung kades pada saat pemilihan. Pak Kadis itu tidak melihat banyak tidaknya massa atau pendukung si A atau di B. Tapi melihat pada salah benar tidak kelakuan Kades Laroue ini,”tandas Darson.
Usai melakukan demonstrasi di DPMDP3A, massa melanjutkan aksinya di Rumah Jabatan (Rujab) Pj Bupati Morowali, Rahmansyah Ismail.
“Kami akan menuju Rujab bupati, walaupun beliau tidak ada di tempat kami akan tetap mengupayakan bertemu PJ Bupati,”ujarnya.
Sementara itu, ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kades Laroue, Samirudin membantah jika dirinya menerima uang sebesar Rp 5 miliar juga membantah dirinya membebaskan lahan seluas 20 hektare.
“Saya sudah menyatakan sikap itu dihadapan asisten, staf ahli dan Kadis PMDP3A bahwa saya tidak terlibat sebagaimana yang dituduhkan. Bahkan jika itu benar, saya katakan di depan mereka saya akan ajukan pengunduran diri,”ujar Samirudin.
Sebaliknya, saat ini dirinya sedang melaporkan dugaan pengancaman terhadap dirinya di Polres Morowali pada malam Jumat di penginapan dekat salah satu bank di Bungku Tengah. Ancaman itu berupa agar dirinya berhenti jadi kepala desa.
“Soal karena saya penyebab turunnya alat berat di desa, saya tidak terlibat. Saya ini cuma bawahan. Saya bilang kalau memang itu perintah di atas, kami mau apa lagi,”ungkapnya.
Menurut dia apa yang terjadi di Desa Laroue sekarang karena kecumburuan sosial, sehingga muncul sikap iri hati. Selebihnya ia menekankan dalam Peraturan Presiden, kepala desa hanya membuka ruang investasi seluas-luasnya bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di desanya dan tidak punya kewenangan menolak.
“Kecuali pemilik lahan tidak setuju lahannya diambil, kepala desa harus membantu masyarakat itu. Tapi kalau pemilik lahan setuju harga mati kades harus mengurus surat-suratnya,”ujar Samirudin kembali.
Di sisi lain, tambahnya, Asisten 1 Pemkab Morowali pernah menyampaikan investasi prioritas utama bagi negara. ***
Hits: 260
