PROLIFIK.ID – Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Forum Witaponda-Bumiraya Bersatu melakukan aksi demonstrasi dan audiensi, Senin (20/5/2024) di Kantor Camat Witaponda. Aksi protes tersebut dilakukan karena selama ini listrik di dua wilayah tersebut tidak stabil.
“Listrik padam tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan bahkan waktu padam lebih lama dari menyalanya, sangat merugikan masyarakat Witaponda dan Bumi Raya,”tutur Ketua Forum Wita-Raya Bersatu, Dedi dalam orasinya.
Menurutnya, Morowali yang konon katanya kaya dan elit karena banyak tambang. Faktanya, masih terdapat dua kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Bahodopi, rutin alami listrik padam.
Aksi kemudian dilanjutkan dengan menutup jalan Trans Sulawesi di depan Kantor Camat Witaponda disertai pembakaran ban. Hingga menyebabkan macet. Lalu lintas pun akhirnya dialihkan.
Menurut massa, penyebab terjadinya penurunan tegangan listrik dan pemadaman karena aliran listrik tersebut digunakan untuk industri sawit, seperti PT. Tamaco dan PT. ANA yang mendapat aliran listrik dari PLN Kolonodale, Morowali Utara.
Massa mengkritik peruntukan listrik tersebut. Sebab seharusnya aliran listrik dinikmati rumah tangga dan bisnis usaha masyarakat bukan untuk industri.
Di sisi lain, akibat dari pemadaman yang terus-menerus, peralatan rumah tangga khususnya barang-barang eletronik serba rusak. Warga makin menderita.
“Bahkan sering kami bertengkar dengan suami hanya karena persoalan yang disebabkan rusaknya alat-alat rumah tangga,”curhat seorang ibu rumah tangga.
Pukul 11.00 WITA, peserta aksi dan perwakilan dari PLN, Pemerintah Daerah (Pemda), juga Pemerintah Kecamatan memasuki gedung STQ.
Di sana dilakukan audiensi, tanya jawab warga dengan perwakilan-perwakilan yang ada, namun minus anggota DPRD walaupun undangan sudah dilayangkan.
Pada saat audiensi, masyarakat meminta agar tuntutannya dijawab oleh Pemda dan PLN dengan solusi konkrit, bukan normatif.
“Apabila solusi yang kami tuntut tidak diindahkan, kami akan kembali melakukan aksi yang lebih besar dan akan tutup jalan sampai tak bisa lagi diakses,”tegas anggota Forum, H. Jhoni Gosal.
Menurutnya, sudah cukup mereka diming-imingi. Sedangkan yang dibutuhkan masyarakat hanyalah langkah nyata. Seperti mitigasi darurat listrik untuk 3-6 bulan ke depan. Sebelum program pengadaan penambahan daya listrik atau sutet tersambung.
Setelah itu disepakat beberapa poin tuntutan yang ditandatangani oleh seluruh pihak dengan disaksikan oleh masyarakat. Di mata pendemo, hal itu harus dibuktikan dalam beberapa hari ke depan. Apakah Morowali benar-benar elit atau masih tetap saja listrik sulit.
Adapun hasil kesepakatan itu termuat dalam delapan poin, diantaranya:
1. PLN memutuskan suplai listrik ke industri PT Tamaco dan PT ANA Morowali Utara untuk kestabilan listrik di Witaponda dan Bumiraya dalam 1×24 jam.
2. Pemerintah daerah dan PLN menyediakan PLTD kontainer untuk mitigasi darurat bagi dua kecamatan Bumiraya dan Witaponda.
3. PLN melakukan stabilitas listrik di Kecamatan Witaponda dengan melakukan interkoneksi PLTD Bungku dan PLTD Kolonodale.
4. Pihak PLN dan Pemda mengaktifkan kembali PLTD Bahonsuai.
5. Pemda mengeluarkan Perda dan kebijakan mengenai penertiban pohon yang dilintasi kabel listrik.
6. PLN mengganti rugi kerusakan yang ditimbulkan dengan pemotongan biaya listrik 20-35 persen, untuk meteran reguler maupun meteran pulsa. Paalda saat pembayaran sesuai aturan perundangan berlaku mulai Juni 2024.
7. PLN dibantu Pemda Kecamatan menyediakan fasilitas pengaduan yang bertugas menyelesaikan persoalan kompensasi dan ganti rugi.
8. Apabila poin satu sampai enam tidak diindahkan dan tidak ada itikad baik dari pihak terkait maka masyarakat Witaponda dan Bumiraya akan melakukan protes yang lebih besar. ***
Hits: 123
