PROLIFIK.ID – Penanganan kasus dugaan pemalsuan ijazah yang menyeret Kepala Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, berinisial IMB, kembali bergulir. Saat ini, Polres Morowali masih melakukan penyelidikan terhadap laporan polisi (LP) terbaru yang diajukan terkait perkara tersebut.

Kapolres Morowali, AKBP Reza Khomeini, S.I.K., menyampaikan bahwa proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan (lidik). Hingga kini, penyidik telah memeriksa tiga orang saksi dan menjadwalkan klarifikasi terhadap empat saksi lainnya pada pekan depan.

"Untuk proses hukum masih tahap lidik. Sudah diperiksa tiga saksi, undangan klarifikasi empat saksi minggu depan," ujar Kapolres, Rabu (18/11/2026).

Sementara itu, Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Morowali, Jusrin, menegaskan bahwa perkara tersebut masih menjadi kewenangan penyidik kepolisian sehingga pihak kejaksaan belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut.

"Coba tanyakan langsung ke penyidik karena masih kewenangan mereka," katanya melalui pesan WhatsApp.

Diketahui, sebelumnya kasus serupa dengan terlapor yang sama pernah ditangani penyidik, namun berakhir dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dalam perkara tersebut, IMB bahkan sempat ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah kasus lama dihentikan, pihak pelapor kembali mengajukan laporan polisi baru. Kali ini, laporan tidak hanya menyoal keberadaan ijazah yang diduga bermasalah, tetapi juga dugaan adanya keterangan yang tidak benar dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang digunakan. Pelapor juga menduga terdapat sejumlah dokumen pendidikan yang tidak sesuai, termasuk dugaan penggunaan lebih dari satu Nomor Induk Siswa (NIS).

Kasus dugaan pemalsuan dokumen pendidikan yang melibatkan Kepala Desa Tondo ini telah bergulir selama kurang lebih tiga tahun. Karena penanganannya yang berlangsung cukup lama, pihak pelapor melalui kuasa hukumnya sempat menempuh upaya praperadilan. Namun, proses tersebut kemudian dicabut setelah adanya kesepakatan terkait kelanjutan penanganan perkara.

Meski demikian, perkara sebelumnya akhirnya dihentikan melalui SP3. Kini, dengan adanya laporan baru, proses penyelidikan kembali dilakukan untuk mengungkap fakta dan memastikan kepastian hukum atas kasus tersebut. ***