PROLIFIK.ID – Penertiban penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Morowali turut berdampak pada masyarakat yang bermukim di daerah kepulauan, khususnya Kecamatan Menui Kepulauan. Wilayah tersebut saat ini dilaporkan mengalami keterbatasan pasokan BBM karena belum memiliki fasilitas SPBU maupun Pertashop.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga Menui Kepulauan selama ini mengandalkan pasokan BBM eceran yang didatangkan dari Kota Kendari untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan aktivitas sehari-hari.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Morowali, Anwar Saimu, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan BBM masyarakat di wilayah kepulauan tetap terpenuhi.

Menurut Anwar, untuk sementara waktu kebutuhan BBM, khususnya Pertalite dan Pertamax bagi layanan transportasi umum, masih disuplai dari Kendari sembari pemerintah menyiapkan alternatif lain yang lebih efektif untuk menjangkau wilayah kepulauan.

"Untuk jangka panjang, diperlukan kerja sama dengan pihak Pertamina agar dapat dibangun Pertashop di wilayah kepulauan. Sementara dalam jangka pendek, pemerintah dapat mengupayakan rekomendasi penyaluran BBM subsidi bagi nelayan, pelaku UMKM, petani, serta kebutuhan layanan umum," ujarnya, Jumat (23/10/2026).

Meski demikian, Anwar mengakui pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan terkait sektor minyak dan gas bumi karena harus mengikuti regulasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Terkait urusan migas, ruang gerak pemerintah daerah memang terbatas karena ada regulasi yang harus dipatuhi," katanya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mencari solusi, Pemerintah Kabupaten Morowali berencana melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) pada bulan depan guna membahas berbagai persoalan distribusi BBM di Morowali, terutama untuk wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan akses distribusi.

Anwar mengungkapkan bahwa surat pengajuan audiensi tersebut telah disiapkan dan dalam waktu dekat akan dikirim ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Semoga ada solusi terbaik untuk masyarakat kepulauan. Suratnya sudah kami siapkan dan akan segera dikirim ke Kementerian ESDM," pungkasnya.

Dengan langkah tersebut, Pemkab Morowali berharap ketersediaan BBM bagi masyarakat di Kecamatan Menui Kepulauan dan wilayah terpencil lainnya dapat semakin terjamin, baik melalui penguatan jalur distribusi maupun pembangunan fasilitas penyaluran BBM yang lebih dekat dengan masyarakat. ***