PROLIFIK.ID - Selama dua tahun berturut-turut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Kondisi tersebut mengungkap adanya kebocoran anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebabkan oleh permasalahan yang berulang. 

Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Tahun Anggaran 2027 yang digelar oleh Bagian Administrasi Pembangunan, Selasa (10/11/2026), di Aula Kantor Bupati Morowali, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Bente, Kecamatan Bungku Tengah.

Kegiatan dibuka oleh Bupati Morowali yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Asfar. Turut hadir Inspektur Inspektorat Kabupaten Morowali, Ashar M. Ma'ruf, perwakilan Kepala BPKAD, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Wirda Rosanti, S.STP., MPA., beserta jajaran, serta para Kepala Sub Bagian Program dan Bendahara lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asfar, dijelaskan bahwa pengecualian yang diberikan oleh BPK RI berakar pada masalah yang sama.

"Sebagian besar pengecualian itu berakar pada masalah yang sama, belanja yang tidak sesuai standar biaya, kelebihan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas, serta pertanggungjawaban yang tidak lengkap,"ungkapnya.

Kondisi tersebut mengindikasikan lemahnya kepatuhan terhadap standar biaya dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tingkat OPD.Untuk itu, Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun 2027 wajib menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

“Kepada para Kepala Sub Bagian Program selaku pintu masuk anggaran, ditekankan bahwa standar biaya adalah batas tertinggi, bukan target yang harus dihabiskan,”tandas Asfar.

Sementara itu, kepada para Bendahara selaku penjaga pintu keluar anggaran, diinstruksikan untuk tidak melakukan pembayaran melebihi standar biaya meskipun anggaran tersedia, serta wajib meneliti kelengkapan bukti dan menertibkan pembukuan.

Sebagai langkah untuk keluar dari opini WDP dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), empat instruksi ditegaskan:

1. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh atas kepatuhan anggaran.

2. Bappeda dan BPKAD memverifikasi kesesuaian RKA dengan standar biaya.

3. Inspektorat mengawasi sejak tahap perencanaan.

4. Seluruh rekomendasi BPK segera dituntaskan, termasuk penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Daerah.

"Target kita jelas: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),"tegasnya lagi.

(Berita ini sebelumnya telah terbit dan diolah dari morowalikab.co.id dengan judul "https://morowalikab.go.id/news/staf-ahli-bidang-hukum-politik-dan-pemerintahan-buka-sosialisasi-ssh-dan-standar-biaya-2027-tekankan-kepatuhan-anggaran-untuk-raih-wtp-15688")