PROLIFIK.ID - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali menyosialisasikan dua peraturan daerah kepada pelaku usaha di Kantor Kecamatan Bumi Raya, Selasa (10/11/2026). 

Kedua regulasi itu adalah Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kemitraan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Salah satu poin utamanya: usaha besar wajib bermitra dengan koperasi dan UMKM pada bidang usaha tertentu.

Peserta datang dari beragam latar, dari pelaku usaha mikro dan kecil hingga perwakilan perusahaan yang beroperasi di Bumi Raya dan sekitarnya. Kegiatan dibuka Kepala DPMPTSP Morowali, Elyta Gawi, S.T., M.T., yang diwakili Sekretaris DPMPTSP Suaib Amja, S.Pt., M.Si.

Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Morowali, Gafarudin G. Mursad, S.T., M.A.P, memaparkan Perda Nomor 11 Tahun 2024. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Morowali yang bertumpu pada pertambangan dan industri harus dibarengi pemerataan manfaat. Usaha besar yang berinvestasi di daerah diharapkan ikut membuka ruang bagi UMKM lokal.

Perda tersebut mewajibkan usaha besar, baik PMA maupun PMDN, bermitra dengan koperasi dan UMKM pada bidang usaha prioritas serta bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra. Bidang usaha prioritas antara lain proyek strategis nasional, usaha padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, usaha berorientasi ekspor, serta kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Pola kemitraannya beragam: inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan, penyumberluaran, hingga pembangunan sarana prasarana. Usaha besar menyusun komitmen kemitraan dan menyatakannya saat mengajukan perizinan berusaha lewat OSS. Setelah itu, mereka memilih calon mitra dari daftar yang disiapkan pemerintah daerah dan asosiasi usaha, lalu menandatangani dokumen kesepakatan.

Usaha besar yang tidak menjalankan kemitraan bisa dikenai sanksi administratif secara bertahap, berdasarkan evaluasi laporan penanaman modal dan/atau pemeriksaan lapangan. Pemerintah daerah sendiri bertugas menyediakan data UMKM yang siap bermitra dan membina mereka, mulai dari perizinan, lokasi usaha, kompetensi dan sertifikasi, sampai akses pembiayaan.

“Kemitraan adalah jembatan dari dua tepi. Yang besar dan yang kecil bertemu di tengah, saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan,” tutur Gafarudin.

Materi Perda Nomor 1 Tahun 2026 dibawakan Penata Perizinan Ahli Pertama DPMPTSP Morowali, Achmad Wafi Junaedy, S.Tr.I.P. Perda ini menggantikan Perda Nomor 17 Tahun 2021 untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, acuan baru perizinan berusaha berbasis risiko secara nasional.

Prinsipnya sederhana, kata Wafi. Makin rendah risiko usaha, makin ringan perizinannya. Usaha berisiko rendah cukup mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Risiko menengah memerlukan Sertifikat Standar, sedangkan risiko tinggi memerlukan Izin. Semuanya diajukan melalui Online Single Submission (OSS).

Usaha mikro dan kecil mendapat sejumlah kemudahan. Untuk usaha berisiko rendah, NIB sekaligus berlaku sebagai SNI dan pernyataan jaminan halal. Usaha mikro dikecualikan dari kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan pengawasannya lebih mengedepankan pembinaan serta pendampingan.

Kepada perusahaan, Wafi mengingatkan kewajiban yang tetap melekat setelah izin terbit: memenuhi standar dalam jangka waktu yang ditetapkan, melapor berkala lewat OSS, dan memberi akses data, lokasi, serta informasi kepada petugas pengawas. Ia juga menegaskan layanan perizinan di DPMPTSP tidak dipungut biaya, kecuali retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan.

“Kami ingin memastikan setiap usaha di Morowali, sekecil apa pun, berjalan secara legal. Legalitas itu bukan beban, justru menjadi pintu bagi usaha untuk berkembang. Dengan izin yang tertib, pelaku usaha lebih mudah mengakses permodalan, mengikuti pengadaan, dan dipercaya menjadi mitra perusahaan besar seperti yang diatur dalam Perda Kemitraan,” ujar Wafi.

Kedua perda ini saling terkait. Perda Nomor 1 Tahun 2026 mengatur cara usaha menjadi legal dan patuh, sementara Perda Nomor 11 Tahun 2024 membuka jalan bagi usaha besar dan UMKM untuk tumbuh bersama. Keterkaitan itu sudah tampak di OSS, yang menapis kewajiban kemitraan sejak pelaku usaha mendaftarkan kegiatan usahanya.

Sesi tanya jawab berlangsung hidup. Peserta menanyakan cara menentukan tingkat risiko usaha, kewajiban pelaporan, hingga mekanisme kemitraan antara perusahaan dan UMKM lokal.

DPMPTSP Morowali berharap pelaku usaha di Bumi Raya makin memahami hak dan kewajibannya, sehingga iklim investasi tetap kondusif dan manfaatnya dirasakan merata oleh masyarakat.